Pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Antara Peluang Dan Tantangan

Abstract

Artikel  ini  membahas  tentang  pelimpahan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor  Pedesaan  Perkotaan  (PBB-PP)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana di atur di dalam Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Dengan  adanya  UU  tersebut,  maka  PBB-PP  dan  BPHTB  yang semula menjadi pajak pusat dilimpahkan menjadi pajak daerah.

Pelimpahan PBB-PP secara efektif baru berjalan awal tahun 2014. Sedangkan pelimpahan BPHTB kepada pemerintah daerah secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan demikian pada awal tahun 2011 dan seterusnya kewenangan untuk memungut BPHTB sudah beralih kepada Pemerinrah Daerah.

Permasalahannya  adalah sebagian besar Pemerintah Daerah belum siap menyongsong UU yang baru dan belum menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda)  tentang  BPHTB  sebagai  dasar  pemunmgutan  BPHTB.  Akibatnya, peluang  yang  semestinya  segera  direspon  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah justru menjadi sebuah permasalahan yang  berpotensi  tidak  terpungutnya  (potential  loss)  pendapatan  daerah.  Artikel  ini akan  membahas  bagaimana  kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  menyongsong  UU yang baru ini.